Ratusan Pondok Pesantren di Kabupaten Gresik Siap Tertib Perijinan Tahun ini

GRESIK - Hal ini terlihat dari antusiasme ratusan pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) se-Kabupaten Gresik ketika menghadiri undangan Pemerintah Kabupaten Gresik, hari Selasa (28/06), dalam rangka silaturahmi bersama Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, sekaligus sosialisasi perijinan bagi pondok pesantren.

Bertempat di ruang Putri Mijil, kompleks pendopo Kabupaten Gresik, kegiatan ini dihadiri oleh pengurus ponpes dari 16 kecamatan secara offline dan 2 kecamatan secara daring khusus untuk wilayah Pulau Bawean.

Baca juga: Guspardi Gaus: Perlu Instruksi Menteri Agar Pemda Fasilitasi KPU dalam Pemilu 2024 Mendatang

Hadir bersama Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Achmad Washil Miftahul Rachman, Ketua PCNU Gresik KH. Mulyadi, Ketua Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI) NU Gresik Ahmad Mufidsalam, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gresik A.M Reza Pahlevi, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Gresik Asep Heri yang mengikuti secara daring.

Dihadapan para pengurus Ponpes yang hadir, Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengatakan bahwa sosialisasi perijinan bagi Ponpes hari ini merupakan bentuk sinergitas dari RMI bersama pemerintah Kabupaten Gresik dalam hal ini Sekretaris Daerah bersama DMPTSP dengan melibatkan unsur Kemenag dan BPN.

Baca juga: Pemprov Jatim Gandeng Kejati Dalam Pendampingan Dana BTT Penanganan PMK

"Kami melihat ada sesuatu yang kita sinergikan terkait perijinan dan kelengkapan legalitas Ponpes. Yang pasti, sosialisasi hari ini merupakan tahap awal, dimana selanjutnya akan terus kita lakukan koordinasi sehingga nanti di Bulan Oktober bisa rampung bertepatan dengan peringatan Hari Santri Nasional, " ujar Bupati Yani.

Terkait dengan program ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik Akhmad Washil Miftahul Rachman menjelaskan bahwa program invoasi terkait perijinan ponpes ini di Indonesia baru pertama dilakukan di Kabupaten Gresik.

Baca juga: Pemerintah Tetapkan Iduladha 1443 H Jatuh pada 10 Juli 2022

Lebih lanjut, Sekda menambahkan bahwa dengan program ini diharapkan bisa membereskan permasalahan terkait legalitas tanah, terkait kualitas bangunan dan perijinan terkait bangunannya. Dengan selesainya permasalahan perijinan tersebut, diharapkan bisa membawa dampak yang positif terhadap perkembangan Ponpes agar bisa lebih baik lagi dari yang sudah ada saat ini. 

Bagaikan gayung bersambut, Kepala BPN Gresik Asep Heri dalam sambutannya via daring juga menyatakan dukungan penuh terhadap program perijinan Ponpes ini.

Baca juga: Akademisi UNAIR: Krisis Ekonomi Sri Lanka Karena Kombinasi Berbagai Faktor

"Saya akan mendukung total dan membantu demi kesuksesan pengurusan sertifikat tanah khususnya Ponpes yang umumnya berupa tanah-tanah Wakaf. Kita sudah menyiapkan 120 petugas ukur dan 60 unit peralatan canggih untuk mendukung program ini, " tegas Asep Heri.

Kegiatan hari ini juga diisi dengan dua narasumber terkait perijinan Ponpes, diantaranya adalah wayan kurniawan selaku Kasi Pendidikan Diniyah dan Ponpes Kemenag Gresik, dan Fauzi Budi selaku Kabid Pelayanan Perizinan Usaha dan Perizinan Komersial atau Operasional dari DPMPTSP Gresik.

Baca juga: Dave Laksono Minta Pemerintah Bijak Merespon Permintaan Klaim Mahathir Mohamad Terhadap Kepri

Tidak hanya itu, para pengasuh Ponpes yang hadir juga berkesempatan untuk dipandu dalam pembuatan secara langsung Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi Ponpesnya.

"Tujuannya adalah setelah dari kegiatan hari ini, pulang sudah bisa membawa NIB, " ujar Reza Pahlevi. (*)